katantt.com--Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol. Lotharia Latif menegaskan Polri akan menindak tegas pelanggar maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Polri juga akan menindak tegas pelaku pidana Pilkada 2020.

"Polri akan melakukan penegakan hukum secara tegas dan terukur jika terjadi pelanggaran dan pidana pada Pilkada," tegas Kapolda NTT, Irjen Pol. Lotharia Latif usai rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 dalam masa pandemi Covid-19 di wilayah hukum Polda NTT, Selasa (22/9).

Rapat Koordinasi kesiapan pengamanan Pilkada serentak tahun 2020 dalam masa pandemi Covid-19 di wilayah hukum Polda NTT digelar di lobby Mapolda NTT.

Pilkada serentak yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 di NTT akan berlangsung di 9 kabupaten yaitu Belu, Malaka, Timor Tengah Utara, Sabu Raijua. Sumba Timur, Sumba Barat, Manggarai Barat, Manggarai dan Ngada.

Kapolda NTT Irjen Pol. Lotharia Latif menekankan agar dalam pelaksanaan pengamanan tidak under estimate terhadap situasi yang terjadi agar tetap aman dan kondusif.

Ia juga mengingatkan agar maklumat Kapolri bisa disosialisasikan oleh pimpinan partai politik kepada pasangan calon dan pendukungnya.

Kepada Kapolres, Kapolda NTT, Irjen Pol. Lotharia Latif berharap agar tidak ragu mengedepankan komunikasi dan koordinasi guna menindaklanjuti masalah yang terjadi sekecil apapun.

"Jaga netralitas Polri sesuai arahan dan perintah Kapolri. Segera disosialisasikan aturan-aturan baru sehingga tidak ada miss komunikasi sehingga terselenggaranya Pilkada yang aman dan damai," tambah Lotharia latif.

Jenderal bintang dua ini menyebut perlu melakukan pemetaan dan mapping, serta berkoordinasi dengan penyelenggara dan pasangan calon untuk tidak mengerahkan massa secara besar-besaran serta rayonisasi dan penebalan pengamanan telah disiapkan guna membackup wilayah yang melaksanakan Pilkada.

Lotharia Latif menambahkan soal kesiapan KPU untuk bisa menerapkan protokol kesehatan sampai tingkat TPS.

Pada kesempatan yang sama Sekda NTT, Benediktus Polomaing mengatakan bahwa masing-masing penyelenggara/ASN/TNI/Polri dan semua elemen masyarakat berperan aktif dalam Pilkada.

"Taat aturan yang telah menjadi komitmen baik teknis pilkada maupun aturan tentang Covid-19, dihimbau kepada paslon dan parpol pendukung serta semua pihak taat terhadap protokol kesehatan" ujar Benediktus Polomaing.

Benediktus Polamaing mengharapkan netralitas ASN harus tetap dijaga. Pihaknya melakuka pengawasan terhadap ASN.
"Apabila ada ASN yang tidak netral agar segera dilaporkan. Semoga Pilkada ini menghasilkan pemimpin yang berkualitas," katanya.*