Washington, katantt.com - Amerika Serikat (AS) pada Rabu (21/4) memberlakukan sanksi baru terkait Myanmar, yang menargetkan dua perusahaan milik negara. Sanksi itu menyusul kudeta militer negara dan pembunuhan pengunjuk rasa sejak pengambilalihan kekuasaan.

Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan mengatakan, memasukkan Myanma Timber Enterprise dan Myanmar Pearl Enterprise, menambahkan bahwa industri mutiara dan kayu adalah sumber ekonomi bagi militer Myanmar.

"Tindakan hari ini menunjukkan komitmen AS menargetkan saluran pendanaan khusus ini dan mempromosikan pertanggungjawaban bagi mereka yang bertanggung jawab atas kudeta dan kekerasan yang sedang berlangsung," kata Direktur Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan, Andrea Gacki dalam pernyataan itu.

Negara Asia Tenggara itu telah berada dalam krisis sejak kudeta Februari ketika militer merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi, dengan protes hampir setiap hari dan tindakan keras oleh junta yang menewaskan ratusan orang.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), sebuah kelompok aktivis, mengatakan 738 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar sejak kudeta dan 3.300 orang ditahan. 20 orang lainnya telah dijatuhi hukuman mati dan bersembunyi.

Washington menanggapi dengan menargetkan pendapatan militer melalui beberapa putaran sanksi.

Tindakan Rabu membekukan aset bisnis AS dan umumnya melarang orang Amerika berurusan dengan perusahaan yang menurut Departemen Keuangan bertanggung jawab atas ekspor kayu dan mutiara dari Myanmar.

Badan Investigasi Lingkungan, sebuah organisasi nirlaba yang mendokumentasikan pelanggaran industri kayu di Myanmar dan di tempat lain, mengatakan bulan ini junta militer sekarang mendapat untung dari ekspor jati melalui Myanma Timber Enterprise.

Kayu jati itu kadang-kadang diekspor ke Amerika Serikat dan Eropa dan digunakan untuk furnitur mewah dan untuk geladak kapal pesiar kelas atas, kata kelompok itu. (Reuters)