London, katantt.com - Amnesty International dan lebih dari 200 organisasi non-pemerintah lainnya telah menyerukan embargo senjata global terhadap Myanmar mengingat tindakan keras yang terus berlanjut oleh militer terhadap pengunjuk rasa setelah kudeta di sana pada Februari.

"Sudah waktunya bagi Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan kekuatan uniknya untuk memberlakukan embargo senjata global yang komprehensif untuk mencoba dan mengakhiri pembunuhan besar-besaran militer," kata Advokat senior PBB untuk Amnesty International, Lawrence Moss mengatakan pada Rabu (5/5).

"Kecaman belaka oleh komunitas internasional sejauh ini tidak berpengaruh," katanya.

Kelompok-kelompok tersebut meminta Inggris Raya, konseptor teks Myanmar yang ditunjuk Dewan Keamanan, untuk segera membuka negosiasi di Dewan Keamanan tentang rancangan resolusi yang mengesahkan embargo senjata.

"Tidak ada pemerintah yang boleh menjual satu peluru pun ke junta dalam keadaan seperti ini," tambah kelompok itu. "Menerapkan embargo senjata global terhadap Myanmar adalah langkah minimum yang diperlukan Dewan Keamanan untuk menanggapi kekerasan militer yang meningkat."

Negara itu berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari, yang memicu pemberontakan massal dari protes harian dan boikot nasional dari pegawai negeri.

Sejauh ini, hampir 770 orang telah tewas dalam tindakan keras mematikan, menurut kelompok pemantau lokal dan lebih dari 4.500 orang telah dipenjara. Pemerintah militer telah melaporkan jumlah kematian yang jauh lebih rendah yang dituduhkan pada perusuh.

Seruan itu menggemakan deklarasi 24 Februari oleh lebih dari 100 organisasi non-pemerintah, yang mendesak Dewan Keamanan bertindak cepat untuk menghentikan aliran senjata ke pemerintah militer.

Dewan Keamanan telah mengeluarkan beberapa pernyataan sejak kudeta, menyerukan militer untuk memulihkan demokrasi dan menghentikan penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap pengunjuk rasa.

Tetapi kelompok LSM mengatakan bahwa waktu untuk pernyataan telah berlalu. "Dewan Keamanan harus membawa konsensusnya tentang Myanmar ke tingkat yang baru dan menyetujui tindakan segera dan substantif," kata kelompok itu.

"Embargo senjata akan menjadi inti dari upaya global untuk melindungi rakyat Myanmar dari kekejaman lebih lanjut dan membantu mengakhiri impunitas atas kejahatan di bawah hukum internasional," tambahnya.

Permohonan embargo senjata datang ketika pemerintah bayangan para politisi Myanmar yang digulingkan mengatakan pada Rabu bahwa mereka telah membentuk kekuatan pertahanan rakyat untuk melindungi warga sipil dalam menghadapi polisi dan militer yang mengerahkan senjata mematikan terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta.

Sekelompok anggota parlemen yang digulingkan yang menyebut diri mereka Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) dan bekerja di bawah tanah untuk menentang pemerintah militer mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kekuatan itu dimaksudkan sebagai pendahulu untuk "Tentara Persatuan Federal", merujuk pada yang telah lama dipuji-puji. Ide untuk membawa para pembangkang anti-kudeta bersama dengan pejuang pemberontak etnis Myanmar menjadi tentara.

Beberapa dari gerakan anti-kudeta telah menyerukan persatuan di antara kelompok-kelompok bersenjata pemberontak Myanmar untuk mengalahkan tentara militer yang terlatih dengan baik.

Beberapa kelompok mengutuk kudeta militer dan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil tak bersenjata. Beberapa juga menyediakan tempat berlindung dan bahkan pelatihan bagi para pembangkang yang melarikan diri ke wilayah mereka.

Tetapi lebih dari 20 kelompok - terdiri dari etnis minoritas yang berbeda yang menginginkan otonomi lebih - telah lama tidak mempercayai mayoritas etnis Bamar, termasuk politisi yang berafiliasi dengan pemerintah Aung San Suu Kyi.

Seorang pejabat Partai Progresif Nasional Karenni (KNPP) - yang mengatakan melindungi para pembangkang anti-kudeta - menyatakan skeptis terhadap pengumuman NUG.

"Setahu saya, masyarakat sendirilah yang masuk ke hutan dan menerima pelatihan dari (organisasi etnis bersenjata)… itu tidak diputuskan oleh NUG," kata Wakil Ketua KNPP Khu Oo Reh.

Ia menambahkan bahwa meskipun NUG telah berbicara dengan banyak kelompok pemberontak tentang milisi yang terdiri dari warga sipil, "Saya tidak tahu apa maksud mereka," sambungnya. (Aljazeera)