katantt.com--Lasarus Lusi membantah keras terlibat jaringan mafia tanah selama menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Kelapa Lima.

Bantahan ini disampaikan Lasarus Lusi yang dihubungi, Senin (28/6/2021) malam terkait pembuatan sejumlah surat penyerahan hak atas tanah dari Juliana Lily-Konay yang ditandatanganinya semasa menjabat sebagai Plt Camat Kelapa Lima.

"Kalau saya bubuhi tandatangan itu berarti syarat-syaratnya sudah dinyatakan lengkap dari kelurahan. Lurahnya tandatangan kemudian kirim ke kecamatan baru saya tandatangan," tegas Lasarus Lusi.

Sebagai Plt Camat Kelapa Lima tegas Lasarus Lusi, dirinya adalah PPAT dan memiliki kewenangan untuk menandatangani surat PH sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.

"Kalau soal mafia tanah, saya tidak tahu sampai mafia tanah. Karena berkas yang yang dibawa dari kelurahan itu, pembelinya Rudi Basuki dan penjualnya Juliana Konay (Juliana Lily-Konay). Jadi setelah kelurahan (lurah Red) tanda tangan, baru saya tanda tangan," jelas Lasarus Lusi.

Ia menyatakan kesediaannya untuk memberikan keterangan kepada polisi jika dalam transaksi jual beli tersebut terjadi masalah hukum.

Hanya saja, Lasarus Lusi mengingatkan bahwa dalam poin ketiga surat penyerahan hak atas tanah disebutkan bahwa dalam transaksi jual beli tersebut pihak yang paling bertanggungjawab adalah pembeli dan pemelik tanah (penjual).

"Poin ketiga dalam surat pelepasan hak itu jelas, segala urusan menjadi tanggungjawab pembeli dan pemilik tanah. Kita (Plt Camat Red) hanya memperlancar transaksi jual beli. Jadi saya hanya mengesahkan saja," sambungnya.

Terkait status Juliana Lily-Konay yang kalah dalam perkara pembagian warisan Keluarga Konay sehingga tak berhak menjual tanah warisan Keluarga Konay, justru dibantah mantan Plt Camat Kelapa Lima, Lasarus Lusi.

"Saya tanda tandatangan setelah berkas dinyatakan lengkap oleh penjual dan pembeli lewat lurah. Tanpa tanda tangan dari lurah, penjual dan pembeli maka saya tidak bisa bubuhi tandatangan," ucapnya.

Meski sudah menandatangani surat penyerahan hak atas tanah tersebut namun Lasarus Lusi mengaku tidak pernah diberikan salinannya.

"Selama saya tandatangan PH (surat penyerahan hak atas tanah Red) dari pak Rudy Basuki katanya nanti setelah diambil di foto copy baru diantar. Tapi sampai sekarang tidak diantar kasih saya," ujarnya.

Ia mempersilahkan agar ditanyakan langsung ke penjual (Juliana Lily-Konay) dan pembeli (Rudy Basuki Red) dan Lurah Oesapa, Kiai Kia.

"Kita hadir di situ sebagai pelayan masyarakat, kalau berkasnya lengkap maka tidak ada alasan untuk kita tidak tandatangan. Jadi semua sudah sesuai prosedur yang benar," imbuhnya.

Sayang, Lasarus Lusi tidak merinci alasan apa hingga Kasie Tatapem Kecamatan Kelapa Lima tidak ikut menandatangani surat penyerahan hak atas tanah Rudy Basuki tersebut.

Apalagi, nomor registrasi surat penyerahan hak atas tanah dalam transkasi jual beli antara Rudy Basuki dan Juliana Lily-Konay tidak terdaftar dalam buku registrasi Kantor Camat Tatapem.

Selain itu, Lasarus Lusi tak menjelaskan soal surat PH dari Juliana Lily-Konay yang sudah ditandatangani olehnya meski pihak pembeli belum tandatangan.

Padahal, sebelumnya Lasarus Lusi berkelit bahwa dirinya baru bisa menandatangani PH setelah ditandatangani pembeli dan penjual serta lurah setempat.

Surat PH yang ditanda tangani Plt Camat Kelapa Lima Lasarus Lusi dan Lurah Oesapa Kiah Kia ini yang kemudian dijadikan dasar hukum bagi Rudy Basuki melakukan pembangunan di atas lokasi namun dibongkar.

Salah satu tukang Rudy Basuki di lokasi tersebut melihat orang yang membongkar bangunan tersebut adalah Donny Konay Cs.

Rudy Basuki kemudian melaporkan ke Polres Kupang Kota hingga oleh penyidik Polres Kupang Kota, Donny Konay cs ditetapkan sebagai tersangka.

Donny Konay selaku salah satu ahli waris pengganti dari Esau Konay kemudian melayangkan gugatan pra peradilan terhadap Kapolres Kupang Kota, AKBP Satrya Perdana P Tarung Binti di Pengadilan Negeri Kupang dan sementara bergulir.