katantt.com--Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT, terus memberikan dukungan terhadap program pencegahan stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak balita melalui penyediaan sarana prasarana sanitasi.

Salah satunya adalah Program Sanitasi Perdesaan Padat Karya di Desa Darat Pantai, Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Program yang dikerjakan dengan anggaran APBN tahun 2021 telah selesai dikerjakan dan diresmikan oleh Bupati Kabupaten Sikka, Fransiskus Roberto Diogo Sabtu (18/9/2021).

Peresmian ditandai dengan pengguntingan pita oleh Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo disaksikan Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT, I Wayan Krisna Wardana, PPK Sanitasi Tinny Touselak, Camat Talibura, para kepala desa dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka.

Kepala Desa Ujang, Petrus Pade sebagai salah satu desa penerima bantuan program sanitasi sangat berbahagia dan berterima kasih kepada Kementerian PUPR.

Menurut Petrus, baru pertama kali di desanya mendapatkan bantuan MCK yang sangat mewah. Lebih lanjut Petrus menambahkan sebelum adanya program sanitasi Kondisi MCK Milik Masyarakat di desanya sangat tidak layak untuk digunakan.

"Berkaitan dengan program PUPR sanitasi perdesaan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memperhatikan kami warga Kabupaten Sikka, khususnya warga Kecamatan Talibura dan beberapa Kecamatan lainnya yang mendapat bantuan ini. Ini suatu hal yang luar biasa karena baru pertama kali kami mendapatkan MCK semewah ini yang kelasnya sama dengan MCK milik pejabat" kata Petrus.

Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo, pada kegiatan peresmian itu menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR melaui Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT yang turut mendukung program Pemerintah Kabupaten Sikka dalam pencegahan stunting.

"Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Sikka memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada kementerian PUPR. Dengan intervensi Kementrian PUPR melalaui Direktur Jenderal Cipta Karya telah memberikan kontribusi besar bagi Pemerintah daerah dalam penanganan stunting, khususnya bagi masyarakat pedesaan yang masih minim sanitasi," ungkap Fransiskus Rebort Diogo.

Menurut Fransiskus program padat karya berbasis masyarakat ini sangat strategis diterapkan di masyarakat pedesaan di Kabupaten Sikka.

Ia menghimbau kepada masyarakat penerima bantuan untuk memanfaatkan dan merawat prasarana yang ada dengan menerapkan pola hidup bersih untuk kwalitas hidup anak yang lebih baik.

Sementara itu Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT, I Wayan Krisna Wardana menjelaskan Untuk tahap I (pertama) ditahun 2021 ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah II telah menyelesaikan pekerjaaan sebanyak 272 unit MCK yang tersebar di 10 Desa untuk yang kini dapat dimanfaatkan oleh 2.336 jiwa masyarakat di Kabupaten Sikka.

Ia menambahkan program sanitasi perdesaan merupakan salah satu kegiatan padat karya yang dilaksanakan di lokasi yang tercatat memiliki angka tingkat stuntingnya tinggi.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin itu bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, dan tenaga kerja lokal. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

Untuk diketahui khusus di Kabupaten Sikka pada tahun 2021, Kementeria PUPR mengalokasikan anggaran sebesar 7 Miliar Rupiah, terhadap program Sandes yang dibagi dalam 2 Tahap.

Ditahap Pertama anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 5 miliar, diperuntukkan bagi 10 desa penerima. Sedangan tahap 2 anggaran yang digelontorkan Rp 2 miliar yang diperuntukkan bagi 5 desa penerima program Sandes yang direncanakan akan dilakukan serah terima pada awal Oktober 2021.