katantt.com--Puluhan tokoh masyarakat dan pemuda yang mewakili ratusan warga Desa Wae Mulu, Kecamatan Wae Ri’i, Kabupaten Manggarai, mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai.

Nereka melakukan protes adanya dugaan pungutan liar (pungli) atas program sertifikat tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTLS).

Masyarakat Desa Wae Mulu memprotes dugaan pungutan liar yang oleh pemerintah desa melalui Ketua BPD Desa Wae Mulu senilai Rp 150. 000 per bidang tanah yang sudah dikumpulkan ke ketua BPD.
lu

"Kami warga desa Wae Mulu datang untuk mau menanyakan apakah tahun 2019 ada pungutan dana kepada masyarakat untuk pembuatan sertifikat tanah. Karena kami masyarakat desa wae Mulu sudah dipungut biaya 150.000 per bidang tanah." kata Teidorus Weke warga Desa Wae Mulu di kantor BPN/ATR Manggarai, Selasa, (12/10/2021).

Sementara itu Ketua Judikasi Pertanahan Kabupaten Manggarai, Karolus Gempa kepada media ini mengatakan refokusing anggaran secara besar besaran tahun 2020 membuat sertifikat belum bisa keluar.

"Dari 1320 bidang yang sudah diukur data bidang tanah yang masuk di BPN/ATR Manggarai 420. Dari 420 ini kami mau kasih dulu 300 bidang," kata Gempa.

Terkait biaya yang dipersoalkan oleh masyarakat Desa Wae Mulu, Gempa mengaku bahwa BPN/ATR tidak mengetahui soal itu.

"Kita tidak memungut biaya sepeserpun kepada masyarakat desa Wae Mulu. Kami tidak punya kewenangan untuk memungut biaya, dan ini tidak ada minta biaya Kegiatan PTSL", katanya lagi.

Terpisah, Sekretaris Desa Wae Mulu, Aleks Sambang saat dihubungi via telepon membenarkan adanya dugaan pungutan liar itu.

"Benar itu ase (adik Red), Orang BPN omong tidak ada pembiayaan (gratis), tetapi bagaimana dengan (uang) untuk mereka yang datang ukur sehingga sehingga koordinatornya langsung menemui warga yang punya bidang tanah, begitu ase. Kemarin saya juga kebetulan ikut mendampingi ase kae di kantor pertanahan," jelasnya.