• Nusa Tenggara Timur

Diduga Selewengkan Dana Poktan Ratusan Juta Rupiah, ASN UPT KPH Kabupaten Kupang jadi Tersangka

Imanuel Lodja | Senin, 07/11/2022 14:12 WIB
Diduga Selewengkan Dana Poktan Ratusan Juta Rupiah, ASN UPT KPH Kabupaten Kupang jadi Tersangka ilustrasi_korupsi

KATANTT.COM--Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Kupang menetapkan AYONF, S.Hut alias Obet (44) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pekerjaan pemeliharaan tanaman I (P1) Reboisasi intensif dan Agroforestry oleh tim UPT KPH wilayah Kabupaten Kupang seluas 505 hektar pada BPDASHL Benain Noelmina tahun 2020. Obet merupakan PNS pada UPT KPH Wilayah Kabupaten Kupang.

Kasus ini ditangani penyidik Tipikor Satreskrim Polres Kupang sesuai laporan polisi nomor LP/A/03/VI/2022/Polda NTT/Polres Kupang tanggal 16 Juni 2022 dan surat perintah penyidikan nomor Sprin.Sidik/SB/VI/2022/Sat.Reskrim tanggal 16 Juni 2022 serta surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor SPDP/59/VI/2022/Sat.Reskrim tanggal 16 Juni 2022.

Penetapan Obet sebagai tersangka dibenarkan Kapolres Kupang, AKBP FX Irwan Arianto, SIK MH akhir pekan lalu di Mapolres Kupang. "Sudah ada penetapan tersangka dalam kasus pidana korupsi yang ditangani Polres Kupang," ujar Kapolres Kupang.

Pekerjaan ini memiliki pagu anggarak sebesar Rp 541.020.000 yang bersumber dari DIPA BPDASHL Benain Noelmina tahun 2020.

Dana ini dialokasikan untuk beberapa desa yakni Desa Uiasa, Kecamatan Semau Rp 111.900.000. Desa Fatumonas, Kecamatan Amfoang Tengah Rp 115.140.000, Desa Akle, Kecamatan Semau Selatan Rp 231.180.000 dan Desa Oenuntono, Kecamatan Amabi Oefeto Timur Rp 112.800.000.

Pencaiean ke rekening tim pelaksana pekerjaan melalui rekening BRI dalam tiga tahap masing-masing tahap I sebesar Rp 216.408.000, tahap II sebesar Rp 162.306.000 dan tahap III sebesar Rp 162.306.000.

Namun dalam pelaksanaannya, pekerjaan selesai namun uang untuk Kelompok Tani (Poktan) hanya dibayarkan Rp 117.996.000.

Uang ini dicairkan untuk Desa Uiasa Rp 54.986.994, Desa Fatumonas Rp 20.000.000, Desa Akle Rp 30.000.000 dan Desa Oenuntono Rp 13.000.000.

Pekerjaan dilakukan sejak Mei 2020 dan berakhir Desember 2020. Tersangka Obet selaku ketua pelaksana kegiatan swakelola menunjuk secara lisan Poktan sebagai pelaksana pekerjaan P1 tanpa didukung kontrak kerja secara tertulis.

Pencairan dana dilakukan oleh tersangka Obet bersama bendahara kegiatan Swakelola, Mehid Amekan, S.Hut, MSi. Seluruh dana yang dicairkan langsung diambil/dipegang oleh tersangka sehingga seluruh dana dikelola oleh tersangka hingga pembayaran ke Poktan.

Dalam pelaksanaan, tersangka Obet tidak membayar upah Poktan sesuai dokumen dalam rencana kerja KAK dan SPKS.
Di Desa Fatumonas, dari alokasi dana Rp 115.140.000, tersangka hanya menyalurkan dana ke dua Poktan (O`Aem dan Kauniki) sebesar Rp 20 juta sehingga ada selisih Rp 95.140.000.

Untuk Desa Akle, dari alokasi dana Rp 201.180.000, tersalur hanya Rp 30 juta ke Poktan Kaisalun sehingga ada selisih Rp 171.180.000.

Desa Uiasa, dari alokasi dana Rp 111.900.000, hanya disalurkan Rp 54.985.954 ke Poktan Bangun Hidup dam ada selisih Rp 56.914.005.

Sedangkan untuk Desa Oenuntono, dari alokasi dana Rp 112.800.000 hanya Rp 13 juta yang disalurkan ke Poktan sehingga ada selisih Rp 99.800.000.

Pembayaran ke Poktan pun tanpa bukti serta hingga saat ini tim pelaksana belum membuat SPJ dan laporan pertanggungjawaban ke BPDASHL Benain Noelmina.

Sesuai hasil audit Inspektorat Daerah Provinsi NTT, ada dana Rp 423.024.000 yang diduga kuat disalah gunakan oleh ketua tim pelaksana kegiatan P1.

Dana ini disalah gunakan Obet selaku ketua tim pelaksana kegiatan P1 untuk kepentingan pribadi seperti makan, minum, rokok dan bahan bakar minyak (bensin).

Penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi yakni 5 orang dari BPDASHL Benain Noelmina, 11 orang dari UPT KPH wilayah Kabupaten Kupang, 12 orang dari Poktan Desa Fatumonas.

Ada 12 orang saksi dari Poktan Desa Uiasa, 5 saksi dari Poktan Desa Akle dan 10 orang saksi dari Poktan Desa Oenuntono. Terkait kasus ini, polisi sudah menyita sejumlah barang bukti berupa puluhan dokumen terkait pekerjaan tersebut.

Selaku tersangka, Obet pun dijerat dengan pasal 2 ayat (1) subsidair pasal 3 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

FOLLOW US