Wakil Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Kupang, Andi Dwina Isfani, enggan memberi pernyataan usai menjalani pemeriksaan selama hampir 7 jam dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kemtan)
Pemerintah Kota Kupang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar bimbingan teknis dan monitoring evaluasi implementasi terkait pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
Moment HUT ke-78 Kemerdekaan RI mestinya dimaknai kemerdekaan bagi petani rumput laut di Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Kupang yang menjadi korban pencemaran tumpahan minyak Montara agar tidak mau di adu domba oleh pihak asing.
Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Ferdi Tanoni mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadirkan pimpinan Kantor Pengacara Maurice Blackburn di Australia ke Indonesia guna segera mencairkan dana ganti rugi kepada petani rumput laut di Nusa Tenggara Timur.
Pemerintah Kota Kupang berkomitmen kuat mencegah tindak pidana korupsi dengan menandatangani Komitmen bersama KPK. Penandatanganan dilakukan Penjabat Wali Kota Kupang, George Hadjoh bersama Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria.
Akreditor Utama Divisi Propam Mabes Polri berkunjung ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas I Kupang. Kunjungan kerja dari Akreditor Utama Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Div Propam Polri) dipimpin AKBP Abas Basuni didampingi AKP Amru Ichsan dari Direktorat Reskrimsus Polda NTT.
Fransiskus Marang, anggota LSM Komisi Pengawasan Korupsi (KPK) Anti Korupsi diamankan jajaran Polsek Mollo Utara dan Polres Timor Tengah Selatan (TTS), Senin (13/3/2023) malam. Ia melakukan penipuan kepada warga Desa Fatumnasi, Kecamatan Fatumnasi, Kabupaten TTS.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Inspektorat Jenderal bersama Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian PUPR terus mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi melalui Internalisasi Penguatan Peran Perempuan dalam Pembangunan Budaya Integritas di lingkungan Kementerian PUPR.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan kegiatan bimbingan teknis perempuan antikorupsi. Kegiatan ini dikhususkan kepada istri pejabat di lingkungan Kementerian PUPR seluruh Indonesia dengan mengambil tema “Internalisasi Penguatan Peran Perempuan (Istri Pejabat) Dalam Membangun Budaya Antikorupsi.
Penghargaan prestisius berhasil diperoleh PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur atau Bank NTT. Pengakuan atas kinerja Bank NTT diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
Demi menciptakan pemerintahan yang jujur dan bersih serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk mengakselerasi penanganan perkara tindak pidana korupsi. Sehingga, penanganannya dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan memberi kepastian hukum kepada masyarakat.
Data Transparency International Indonesia tahun 2021 memperlihatkan fakta bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2021 di angka 38—yang artinya masih di bawah angka IPK global yakni 43. Catatan ini disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi untuk Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (19/10/2022).
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur atau Bank NTT, diharapkan eksistensinya dalam upaya memajukan provinsi ini. Dalam kiprahnya, tentu ada berbagai kendala, seperti kredit macet atau Non Performing Loan (NPL). Karena itu, demi mengantisipasi tingginya NPL, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, pada Senin (17/10/2022) meminta kepada Bank NTT untuk menggandeng pihak Kejaksaan Tinggi NTT.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong peran auditor seperti pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Pemerintahan Provinsi untuk lebih optimal dalam pemberantasan korupsi. Peran auditor dinilai sangat penting dalam menjalankan fungsi pengawasan pada titik-titik rawan korupsi, sehingga dapat meminimalkan biaya proses perkara penindakan.
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur atau Bank NTT kembali mendapat perhatian dari lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dalam mendorong peningkatan penerimaan Pajak Daerah. Di mana, Senin (17/10/2022), segenap pengurus Bank NTT menggelar rapat koordinasi dengan Tim Satuan Tugas (Satgas) Koodinasi Supervisi Pencegahan (Korsup) KPK Wilayah V.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian khusus dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor pendidikan. Laiknya dua sisi mata uang, dengan pengelolaan dana yang besar dunia pendidikan menjadi salah satu sektor rawan terjadinya korupsi, sekaligus menjadi medium yang optimum untuk menjalankan strategi preemtif guna menurunkan tingkat korupsi di Indonesia.